Berkas Korupsi FORMI Denpasar Rampung, Mantan Sekretaris Disbud Nyoman Sujati Jadi Tersangka

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi dana hibah FORMI di Denpasar memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Denpasar memastikan berkas perkara terkait mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan (Disbud) Denpasar, Nyoman Sujati alias NNS, telah rampung. Pihaknya kini siap melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar.

“Berkas perkaranya sudah rampung. Tinggal tahap II untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar, ” jelas Kasipidsus Kejari Denpasar, I Dewa Semara Putra, Jumat (26/12/2025).

Baca juga: KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Chrisna Damayanto Tersangka Kasus Suap Pertamina

Menurut rencana, pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor Denpasar akan dilakukan pada awal tahun 2026, apabila tidak ada kendala. Proses ini merupakan langkah awal menuju persidangan pembuktian kasus yang diduga merugikan negara.

Nyoman Sujati diduga terlibat dalam pengelolaan dana hibah FORMI untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Perannya adalah membantu IG Mataram, terpidana dalam kasus serupa berdasarkan putusan sebelumnya, dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Korupsi Tol Lampung, Rp 7,4 M Uang 'Aspal' Terungkap

Lebih lanjut, jaksa mengungkapkan bahwa Nyoman Sujati turut berperan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan FORMI Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020. Laporan yang ditandatangani oleh IG Mataram ini diduga memuat bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Naskah Pemberian Hibah Daerah (NPHD).

Penyelidikan juga mengungkap adanya praktik mark-up harga dan penggunaan nota-nota fiktif dari penyedia jasa (rekanan) dalam pelaksanaan kegiatan FORMI Kota Denpasar. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara belanja yang dilaporkan dengan belanja asli, yang diduga atas petunjuk dari terpidana Mataram.

Baca juga: KPK Sita Hampir Rp 100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji 2024 di Era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Menariknya, jaksa menyebutkan bahwa tersangka Nyoman Sujati tidak merasa berada di bawah tekanan dari terpidana Mataram saat membuat nota fiktif atau tidak sesuai kenyataan. Tindakannya tersebut dilakukan atas dasar rasa tanggung jawabnya terhadap pekerjaan yang diemban.

Berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara, kasus ini diperkirakan telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp465.084.807, 98. (PERS)

Baca juga: KPK Dalami Keuangan PT Jembatan Nusantara dalam Kasus Korupsi ASDP